BREAKING NEWS
latest

Headline

Headline/block-6

Politik

Politik/block-5

Daerah

Daerah/block-2

BERITA TERBARU

Jumat, 13 Mei 2022

Mantap! Hasil Audit BPK, Kabupaten Wajo Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya






SUARA RAKYAT.NEWS, MAKASSAR - Kabar baik untuk pemerintah kabupaten dan masyarakat Wajo. Di bawah kepemimpinan Amran Mahmud-Amran, kabupaten berjuluk “Kota Sutera” ini kembali mencatatkan prestasi untuk pengelolaan keuangan..

Terbaru, Kabupaten Wajo meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini diketahui saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (13/5/22).

Predikat opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya didapatkan Kabupaten Wajo. Sekaligus ketujuh kalinya secara berturut-turut dari 2015 hingga 2021. Dan khusus di era kepemimpinan Amran, ini yang ketiga kalinya didapatkan atau “hattrick”.

Saat penyerahan LHP LKPD dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, Bupati Wajo Amran Mahmud, mengaku bersyukur atas predikat opini WTP yang kembali didapatkan Kabupaten Wajo.

"Perkenankan saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan beserta  jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo berupa predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021,” kata Amran Mahmud saat menyampaikan sambutannya di kantor BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar.

Amran yang juga mendampingi Wakil Ketua I DPRD Kab. Wajo, Firmansyah Perkesi menerima langsung LHP LKPD Kabupaten Wajo tahun 2021 yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang, menuturkan jika keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama semua pihak di Wajo.

"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, khususnya pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta seluruh stakeholders baik yang berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung dalam pencapaian ini," tambah Amran yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Armayani, Kepala BPKPD, Dahlan, Inspektur Daerah, Saktiar.

Amran berharap, predikat ini harus dijadikan motivasi dan spirit bersama untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan
terbaik bagi masyarakat. Segala kekurangan dan catatan dari BPK harus ditindaklanjuti, serta diperbaiki kedepannya. 

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang menyampaikan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah di Kota Palopo dan Kabupaten Wajo.

Paula Henry Simatupang melanjutkan bahwa untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut memperhatikan 4 (Empat) hal, yaitu Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap undangan; dan peraturan perundang dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo dan Kabupaten Wajo, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021," pungkasnya. (*)

Senin, 18 April 2022

Bupati Wajo Buka Semarak Nuzululquran di Taman Baca La Tiringeng To Taba





SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud, berharap lomba keagamaan menjadi ajang bagi generasi muda mengekspresikan minat dan bakat. Terlebih pada momentum Ramadan 1443 H/2022 M ini yang memang semestinya terisi dengan berbagai kegiatan positif sekaligus menjadi ibadah.

Amran Mahmud menyampaikan hal itu saat membuka Semarak Nuzululquran yang digelar di Taman Baca La Tiringeng To Taba, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Senin (18/4/2022).

Kegiatan yang digelar Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Wajo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bekerja sama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Wajo ini mempertandingkan enam cabang lomba keagamaan.

Setelah pembukaan hari ini, kegiatan akan berlangsung hingga Kamis (21/4/2022). Para peserta berasal dari sekolah dasar (SD)/Raudatul Atfal (RA), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) se-Wajo.

Amran Mahmud melanjutkan, sesungguhnya kegiatan hari ini digagas pada saat peluncuran Kampung Ramadan pada Ahad (3/4/2022) lalu.

"Saat itu saya sampaikan kepada pengurus PHBI bahwa perlu dilaksanakan ajang yang menjadi wadah bagi generasi muda kita untuk mengekspresikan minat dan bakatnya di cabang lomba keagamaan," ucap Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wajo ini.

Pihaknya bersyukur, lanjut Amran Mahmud, PHBI dan Pemkab Wajo bisa menggandeng AGPAII Wajo untuk bersinergi melaksanakan kegiatan ini.

"Kami tentu sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas sinergi dari semua sehingga kegitan ini bisa terlaksana dan dibuka pada hari ini," ucap Amran Mahmud.

Amran Mahmud menjelaskan tujuan menjadikan Taman Baca La Tiringeng To Taba sebagai tempat pelaksanaan lomba untuk memperkenalkan taman baca dan perpustakaan demi menumbuhkan minat baca, khususnya generasi muda.

Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wajo, Andi Muhammad Hasbi, sekaligus mewakili Ketua PHBI mengungkapkan, pihaknya segera bergerak begitu Bupati Wajo menyampaikan keinginan agar momentum Nuzululquran diisi dengan lomba keagamaan. 

"Beliau sampaikan agar menggunakan momen Nuzululquran untuk mengadakan lomba keagamaan. Kita bersyukur tahun ini bisa melaksanakan enam cabang lomba keagamaan," kata Hasbi.

Sementara, Ketua AGPAII Wajo, Darussalam, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya AGPAII ikut berkontribusi pada kegiatan ini. "Melalui kesempatan ini juga kami meminta dukungan Bapak Bupati untuk upaya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) para guru PAI (pendidikan agama Islam) yang ada di Kabupaten Wajo," ucapnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo, Faisal, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Wajo, Ernawati Aras, tim Badan Amil Zakat (Baznas) Wajo, para panitia dan peserta, serta undangan lainnya.

Pada kesempatan ini pula Amran Mahmud menyerahkan secara simbolis paket cinta zakat kepada guru PAI non pegawai negeri sipil (PNS) dan non sertifikasi dari Baznas Wajo. (*)

Pemda dan DPRD Wajo Buat Nota Kesepakatan DenganKanwil Kemenkumham Sulsel






SUARA RAKUAT.NEWS, WAJO - Kanwil Kemenkumham Sulsel buat nota kesepakatan dengan Pemda dan DPRD Wajo terkait pembentukan produk hukum daerah.
Acara tersebut berlangsung di Kantor Bupati Wajo, Rabu (02/03). 

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Sirajuddin mengatakan, salah satu tugas Kanwil adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah. 

"Pelaksanaan MoU ini merupakan wujud komitmen pemda dan DPRD Wajo dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan berpihak pada rakyat," Ujar Sirajuddin. 

Menurut Sirajuddin, bahwa pihaknya telah menjalin 8 MOU dengan Pemda yakni Bulukumba, Enrekang, Palopo, Luwu Utara, Sinjai, Bone, Toraja Utara, dan Pangkep.

Sementara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 3 Mou yakni Bulukumba, Enrekang dan Bone. 
Sirajuddin menjelaskan bahwa di tahun 2021, Kanwil Kemenkumham telah melaksanakan 79 Harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi Ranperda.
Kemudian 4 Naskah akademik, 1 analisis dan evaluasi Perda Bumdes, dan 10 konsultasi produk hukum daerah.
Sementara pada tahun 2022 sampai dengan maret ini, sudah melaksanakan 14 Harmonisasi Ranperda, 1 Naskah Akademik, dan 3 kali konsultasi. 

Sirajuddin juga mengatakan bahwa Per 2 maret 2022, sebanyak 50 anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH ) di Sulsel telah terintegrasi secara nasional. 

Sekretaris DPRD Harus Menjadi Penjaga Hubungan Baik Eksekutif dan Legislatif





SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Sekretaris DPRD di seluruh kabupaten dan kota diharap mampu menjadi perantara yang baik dalam menjaga hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) Koordinator Daerah (Korda) Sulselbar, Sainal Hayat, saat membuka Rapat Konsolidasi Asdeksi Korda Sulselbar tahun 2022, di Kabupaten Bantaeng, Kamis (10/3/2022).

“Untuk menjaga hubungan antara lembaga legislatif dan ekskutif diperlukan suatu usaha dan konsolidasi. Memberikan informasi, serta komitmen dalam mewujudkan kualitas layanan mengingat peran Sekretaris DPRD sebagai aparat birokrasi dalam ranah politik sehingga perlu perofesionalitas dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Sainal yang juga Sekretaris DPRD Wajo menjelaskan, dalam rapat ini, ia bersama pengurus Asdeksi akan merumuskan rekomendasi dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah, agar menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asdeksi.

“Rapat konsolidasi ini kita harapkan bisa merumuskan rekomendasi yang disampaikan di Rakornas, berdasarkan evaluasi sistem regulasi penyelanggaraan pemerintah daerah yang menjadi kendala khususnya Sekretariat DPRD,” bebernya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Wajo Molor, Dewan Minta Bupati Tidak Datang Terlambat

Bahkan, seorang Sekretaris DPRD menurut dia dituntut untuk terus berinovasi serta membekali diri agar dapat bekerja maksimal, menjaga keharmonisan eksekutif dan legislatif.

“Perlu bagi kami untuk membekali diri dengan kompetensi yang andal, demi memberikan layanan publik yang maksimal bagi lembaga DPRD serta mendukung pemenuhan tugas pokok dan fungsi DPRD,” pungkasnya.

Fasum-Fasos Minim, Warga Atakkae Minta Perketat Izin Pembangunan Perumahan



SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Warga Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo meminta pemerintah memperketat pemberian izin pembangunan perumahan di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan warga di hadapan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, saat menggelar reses, Jumat (11/3/2022).

"Sebagai wilayah yang masuk daerah pengembangan di Kota Sengkang, warga meminta agar pemerintah memperketat izin pembangunan perumahan," ujar Firman.

Politikus Gerindra itu menyebut sejumlah warga mengeluhkan pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang yang terkadang tidak memperhatikan beberapa aspek yang masuk sebagai syarat dalam membangun perumahan

Baca Juga: DPRD Wajo Soroti Kinerja Sekretaris Daerah Karena Persuratan

Di antaranya yakni minimnya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang disiapkan pengembang. Tidak hanya itu, sistem drainase terkadang dibangun asal jadi tanpa memperhitungkan hulu dan hilir kemana air mengalir.

"Saat ini di Kelurahan Atakkae ada 13 perumahan, warga setempat berharap agar pengembang dapat memperhatikan Fasus dan Fasos perumahan, dan meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat untuk izin tersebut," pungkasnya.

Ratusan Mahasiswa Gruduk DPRD Wajo




SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Ratusan mahasiswa menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, Kamis (24/2/2022).

Mereka menyoal terkait pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Wajo, sehingga marak aktivitas tambang liar atau pengerukan gunung.

Koordinator Aksi, Andi Anto mengatakan, maraknya perusahaan melakukan penambangan liar tanpa izin adalah imbas dari lemahnya pengawasan pemerintah.

"Bila ini terus terjadi, pengerukan gunung secara terus menerus bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan malah mendatangkan bencana," katanya.

Penerapan aturan merujuk pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 10 tahun 2015.
Serta Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 perlu ditekankan.
Olehnya, Andi Anto berharap ada ketegasan dari pemerintah mengenai aktivitas tambang liar yang marak tersebut.
Pihak Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo menyebutkan dari sejumlah aktivitas tanah uruk, hanya dua yang telah melengkapi izin.

Mereka yang memiliki izin tambang adalah Sarifuddin di Lingkungan Cappabulu, Kecamatan Tempe.

Belajar Pengelolaan Perusda, Komisi II DPRD Wajo ke Kabupaten Gowa



SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Wajo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wajo, Kamis (17/2/2022).

Agenda kunjungan kerja yang didampingi Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna itu guna belajar pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru, kunker ke Kabupaten Gowa dilakukan, mengingat pengelolaan perusda di Kabupaten Gowa jauh lebih baik ketimbang yang ada di Kabupaten Wajo.

"Tentu dengan referensi yang kami dapatkan di sini, kami akan kembali meramu konsep yang bisa kami terapkan di Wajo berkaitan dengan Perusda maupun Perseroda," katanya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Kamsina, yang menerima rombongan dari Bumi Lamaddukelleng itu mengatakan ada dua perusahaan daerah di Kabupaten Gowa.
Yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang dan Holding Company Gowa Mandiri yang belum lama ini jajaran Direksinya dilantik oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

"Alhamdulillah keberadaan Perusahaan Daerah di Kabupaten Gowa mendapatkan dukungan yang sangat besar dari Bapak Bupati Gowa," katanya.
Dirinya menjelaskan bahwa PDAM Tirta Jeneberang ini bukan hanya melayani air bersih di wilayah perkotaan.
Tapi juga saat ini sudah ada di wilayah dataran tinggi Kabupaten Gowa, seperti di Kecamatan Tompobulu.

Begitupun dengan keberadaan Holding Company Gowa membawahi beberapa jenis usaha.

Sepanjang 2022, DPRD Wajo Target Hasilkan 11 Peraturan Daerah




SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah (Perda).

Pada 2022 ini, DPRD Kabupaten Wajo menargetkan membuat 11 peraturan daerah.
Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo, Sainal Hayat menyebutkan, bahwa dari 11 perda yang akan dibahas, 4 diantaranya adalah rancangan perda hasil inisiatif dari anggota legislatif sendiri.

"Dalam propemperda 2022 ditetapkan dan direncanakan 11 ranperda  dengan rincian 7 usul pemerintah daerah termasuk Ranperda APBD dan 4 ranperda usul inisiatif," katanya, Kamis (10/2/2022).

Meski telah ditetapkan melalui rapat paripurna, Sainal menyebutkan bahwa bahwa lembaga eksekutif maupun legislatif tetap bisa mengajukan ranperda di luar dari propemperda yang telah ditetapkan.

"Namun pemerintah daerah dan DPRD memungkinkan untuk mengajukan ranperda diluar propemperda sebagai daftar kumulatif terbuka sebagaimana ketentuan dalam Permendagri 80 tahun 2015," katanya.

Komisi II DPRD Wajo Kunker ke Dinas Koperasi Sulsel, Ini yang Dibahas




SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO -  Komisi II Dewan Perwakilan Rakyar Daerah(DPRD) Kabupaten Wajo yang dipimpin Ketua Komisi II H. Sudirman Meru melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan di jalan Andi Pettarani, Makassar, Jumat (28/01/2022).

Dalam Kunker itu rombongan Komisi II diterima Kadis Koperasi Sulsel yang diwakili Kordinator / Satgas LPDB & UMKM untuk wilayah Sulsel, Febrianto Arruanpitu.

Sudirman Meru mengatakan bahwa Kunker Komisi II itu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan program bantuan Kementerian Koperasi terhadap dana bantuan bergulir lewat koperasi yang dikelola oleh LPDB (Lembaga Pengelolah Dana Bergulir).

Menurut Sudirman Meru, intinya meminta kembali LPDB untuk kembali hadir di Kabupaten Wajo dalam membantu masyarakat Wajo lewat pembiayaan Koperasi dengan bunga rendah dibawah bunga konvensional.

"Karena kita tau bahwa berdasarkan penilaian LPDB, bahwa perkoperasian di Kabupaten Wajo pernah mengalami masa-masa suram bahkan masuk dalam kategori zona merah akibat dana LPDB yang pernah dikucurkan dibeberapa koperasi di Wajo sekitar di atas 50 persen bermasalah," ungkap legislator Partai PAN ini.

Lanjut Sudirman Meru, kehadiran Komisi II untuk kembali membangun komunikasi untuk menata kembali kerja sama antara LPDB dan koperasi-koperasi yang punya kompetensi dan komitmen usaha yang profesional dengan potensi usaha yang riil dan berkesinambungan.

Hadiri Launching Vaksinasi Anak, Ketua DPRD Wajo Minta Dukungan Orang Tua




SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, H. Andi Muhammad Alauddin Palaguna menghadiri launching Vaksin Anak usia 6 - 11 tahun pada Selasa (18/1/2022).

Launching ini dilaksanakan serentak seluruh Kecamatan yang dipusatkan di SDN 2 Sengkang, Kecamatan Tempe.

Andi Alauddin Palaguna mengapresiasi kerjasama Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan serta Kasek SDN 2 Sengkang yang telah melaksanakan vaksin Covid-19 anak umur 6 - 11 tahun.

“Ini sangat baik. Anak-anak sekolah sudah divaksin. Mereka juga bisa kembali sekolah secara tatap muka seperti biasanya,” ujar Andi Alauddin Palaguna.

Dalam percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini, orang tua diharapkan memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anaknya untuk divaksin.

“Vaksin ini untuk kita semua. Jangan sampai ada paham-paham yang menyatakan takut oleh berita hoax, tentang dampak negatif vaksin yang beredar di masyarakat terutama di medsos,” sebut Politisi PAN tersebut.