BREAKING NEWS
latest

Headline

Headline/block-6

Politik

Politik/block-5

Daerah

Daerah/block-2

BERITA TERBARU

Minggu, 07 Agustus 2022

Legislator Wajo Kunjungi Diskominfo-SP Sulsel, Ini yang Dibahas






SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Wajo mengunjungi Diskominfo-SP Sulsel. Kunjungan ini, dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Kepala Bidang Humas dan IKP Diskominfo-SP Sulsel Sultan Rakib mengatakan, migrasi tv analog ke digital merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan dari segi kuantitatif penyiaran kepada masyarakat. Agar bisa mendapatkan siaran-siaran televisi yang lebih bermutu dan berkualitas.

Untuk itu pemerintah menyiapkan set up box gratis segaai sarana prasarana untuk membantu masyarakat melakukan migrasi ke tv digital. Sampai saat ini baru sekitar 20% distribusi set up box gratis ke masyarakat.

“Untuk itu butuh peran serta pemerintah kabupaten/kota dalam pendistribusian set up box ini secara masif karena yang paling tau siapa yang layak menerima set up box gratis ini adalah pemerintah kabupaten/kota.” jelas Sultan Rakib, Senin (27/6/2022)

Pertemuan yang dikemas dengan diskusi santai bertempat di ruang Toraja Room Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga membahas keterbukaan informasi publik. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun komunikasi publik dengan masyarakat yang merupakan amanat dari UU No. 14 Tahun 2008.

“Badan publik harus memiliki PPID Pelaksana. Ada pejabat yang mengelola informasi, mendokumentasikan informasi. Informasi apapun itu harus terbuka. Saat ini tidak ada informasi yang dirahasiakan, kecuali informasi yang dikecualikan. Informasi-informasi yang dikecualikan itupun harus diuji konsekuensi.” terang Sultan. Adv Humas DPRD Wajo).


Anggota DPRD Wajo Dampingi Bupati Promosikan Potensi Wisata di Hadapan Peserta IMGI



SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO -  Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyambut para peserta Ikatan Motor Gede Indonesia (IMGI) yang tengah melakukan touring Jejak Patriot dan melintasi Kabupaten Wajo, Kamis (2/6/2022). Orang nomor satu itu didampingi anggota DPRD Wajo, Taqwa Gaffar.

Amran Mahmud mengaku, kedatangan peserta touring IMGI di Bumi Lamaddukelleng terdapat kebanggaan. Bukan semata-mata soal menggeber motor dan menikmati lintasan, tetapi ada hal lain yang bisa dijajaki ke depan. Salah satunya terkait pariwisata.

“Kita di Wajo ini memprogramkan membangun sektor kepariwisataan. Saya harapkan pengusaha yang tergabung dalam IMGI ini bisa berinvestasi untuk membangun kepariwisataan di Wajo,” harap Amran Mahmud di Lounge Cafe saat menyambut kedatangan peserta touring.

Bersama, Taqwa Gaffar yang juga Sekretaris Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulsel. Amran berharap ada waktu khusus dari IMGI kembali berkunjung di Wajo untuk menikmati makanan khas dan Danau Tempe.

Taqwa memaparkan sekilas tentang Wajo. Kata dia, dikenal sebagai Kota Santri, Wajo punya Pondok Pesantren (Ponpes) As’adiyah–salah satu pesantren terbesar di Sulsel yang namanya sudah masyhur.

“Wajo juga dikenal Kota Sutera karena merupakan penghasil terbesar sutera di Indonesia,” ujar politisi dari Partai NasDem ini. (Adv Humas DPRD Wajo)

Pedagang Sekitar Pasar Mengadu ke DPRD Wajo, Ini Aspirasinya



SUARA RAKYAT.NEWS, WWJO - Pasar Mini Sengkang tak kunjung ditempati. Padahal, proses perbaikan pasar sudah selesai.

Hal ini membuat pedagang sekitar pasar resah. Pasalnya, omset mereka menurun drastis karena pasar sementara ditempatkan di toko mereka.

Untuk itu, pedangang disekitar Pasar Mini pun mengadu ke DPRD Wajo, Selasa (17/05/2022). Pedagang diterima Ketua Bapemperda, Junaidi Muhammad, di ruang penerimaan aspirasi lantai I.

Dalam aspirasi tersebut, salah satu pemilik toko di sekitar Pasar Mini, Aswar mengatakan sangat resah. Pasalnya, àdanya Pasar Mini sementara di depan tokonya sangat merugikan.

“Kami meminta agar Pasar Mini secepatnya dikembalikan ke tempatnya karena sudah merugikan kami selaku pedagang toko, termasuk omset kami turun, bau yang busuk serta mobil pribadi kami berpotensi rusak akibat kena hujan dan panas,”kata A, di ruang penerimaan aspirasi lantai I.

Dalam aspirasi tersebut, salah satu pemilik toko di sekitar Pasar Mini, Aswar mengatakan sangat resah. Pasalnya, àdanya Pasar Mini sementara di depan tokonya sangat merugikan.

“Kami meminta agar Pasar Mini secepatnya dikembalikan ke tempatnya karena sudah merugikan kami selaku pedagang toko, termasuk omset kami turun, bau yang busuk serta mobil pribadi kami berpotensi rusak akibat kena hujan dan panas,”kata Aswar

Anwar mengaku, sudah 10 bulan menderita dengan adanya Pasar Mini sementara di depan toko mereka. Dia pun meminta sebelum lebaran Iduladha, Pasar Mini sementara bisa pindah ke tempatnya kembali.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Junaidi Muhammad berjanji akan membawa aspirasi ini ke pimpinan DPRD untuk secepatnya ditindaklanjuti.

“Saya akan laporķan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo untuk ditindaklanjuti ke Komisi II DPRD Kabupaten Wajo,”ujarnya.( Adv Humas DPRD Wajo )

Komisi II DPRD Wajo Menindaklanjuti Aspirasi Pedagang Pemilik Ruko Pasar Mini




SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Komisi II DPRD Kabupaten Wajo menindaklanjuti aspirasi pemilik ruko dan toko  Pasar Mini Sengkang, bersama Tim turun langsung meninjau keadaan pasar mini sementara yang diduga merugikan warga sekitar . Rabu,18/05/2023.

Pada aspirasi sebelumnya  pemilik ruko, melalui perwakilannya Aswar, mengeluhkan pasar mini  yang belum kembali di tempatnya, sehingga warga mengeluh adanya bau , kotor  dan mobil pribadi pemilik toko tidak bisa masuk di pekarangan karena adanya pasar mini  sementara yang menjadi jalan depan ruko  menghalangi, sehingga mobil bisa rusak akibat cuaca panas dan hujan, terangnya kemarin

Anggota DPRĐ Kabupaten Wajo, dipimpin Ketua Komisi II, H.Sudirman meru bersama anggota Komisi II, Asri Jaya A Latif serta turut mendampingi Kepala Dinas Pasar bersama jajarannya, turun memberikan pengarahan terkait kapan akan dilanjutkan pekerjaan yang belum selesai dan kapan akan serentak perpindahan semua pedagang Pasar Mini Sengkang.

Asri Jaya A Latif, menjelaskan agar warga pemilik toko bersabar karena Lanjutan penyelesaian pembangunan pasar mini sedang dalam proses tender, sesuai dengan keterangan UPL.

" Kami sangat memahami keresahan warga dan kami juga turut merasakan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wajo, tapi berikan kami kelonggaran karena sudah hadir Unit Pelaksana Lelang ( UPL) mengabarkan kalau sudah dalam proses tender dan kalau sudah ada pemenang tender akan  secepatnya dikerja yg kemumgkinan antara bulan atau bulan 7,"jelasnya

Sementara Ketua Komisi II H.Sudirman Meru, kalau Komisi DPRD Kabupaten Wajo yang dipimpinya cepat mengambil tindakan setelah adanya aspirasi sebagai bentuk perhatian bahkan menghadirkan istansi terkait agar bisa memberikan solusi dan pencerahan kepada warga kalau seperti ini prosedurnya, ujarnya

" Alhamdulillah aspirasi pemilik ruko sudah dianggap selesai karena penyelesaian pasar mini sudah siap dikerja dengan anggaran 500 juta rupiah dan uangnya sudah ada,  sisa menunggu pemenang tender dan sesegera mungkin akan dikerja penyelesaiannya," tutupnya.(Adv Humas DPRD Wajo)

Komisi I DPRD Wajo, Desak Pemkab Wajo Segera Bayarkan TPP ASN



SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang belum dibayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mendapatkan atensi khusus dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo.

Pasalnya sudah empat bulan atau sejak Januari- April tahun anggaran 2022, TPP ASN di Kabupaten Wajo belum juga dibayarkan.

Hal ini pun dipertanyakan sekertaris Komisi I DPRD Wajo, Hairuddin, Karena menurutnya, pada rapat komisi sebelumnya Pemkab Wajo dengan Komisi I DPRD Wajo telah sepakat untuk tidak terlambat membayarkan TPP ASN.

“Ini menjadi pertanyaan kami bagi Pemkab Wajo, kenapa ini setiap tahun TPP selalu diperlambat. Ada apa dengan TPP ASN, tahun ini saja sudah empat bulan belum TPP mereka belum dibayar,” ketus Hairuddin. Jum’at (22/4/2022).

Sekretaris Komisi I DPRD Wajo ini pun mendesak Pemkab Wajo untuk segera merealisasikan TPP ASN karena mereka adalah supporting sistem seluruh program pemerintah daerah.

“TPP ini Mungkin kurang, tapi intinya janganlah pembayarannya dipersulit, bayarkan sampai empat bulan. Kasihan teman-teman ASN kita,” ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat ini juga merincikan, ada sekitar lima ribu ASN di Kabupaten Wajo. Jika TPP mereka lancar maka hal tersebut akan ikut berimbas pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Wajo.

“Hitungannya ada 5000 ASN di Wajo. Jika TPP lancar, perekonomian juga akan ikut lancar. Karena hanya ASN yang ini mampu belanja setiap hari. Dimana mereka belanja, tentu di di tukang-tukang sayur, pasar-pasar tradisional kita,” jelasnya.

Karena itu, Heruddin berharap Pemkab Wajo sesegera mungkin merealisasikan pembayaran ASN dan tidak mempersulitnya.

“Intinya kami di Komisi I mendesak Pemkab Wajo untuk mempercepat pembayaran TPP ASN, apalagi menjelang lebaran. Banyak kebutuhan yang mereka harus penuhi,” harapnya.(Adv Humas DPRD Wajo)

DPRD Kabupaten Wajo Paripurna, Umumkan Alat Kelengkapan Dewan




SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD) Kabupaten Wajo mengumumkan alat kelengkapan dewan (AKD) dalam sidang paripurna. Berdasarkan Rapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo terkait Musyawarah Mufakat Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Wajo, sebagai Rapat Paripurna IX, Masa Persidangan II. Tahun Sidang 2021/2022. Jumat (08/4/2022) Jam : 21.30 Wita malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo (Lt.II).

Sebelum mengumumkan hasil Penetapan Alat Kelengkapan Dewan, Ketua DPRD Kabupaten Wajo H. Andi Muh. Alauddin Palaguna menegaskan Penetapan sudah melalui prosedur dan usulan dari seluruh Fraksi “Pengumuman Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Wajo Sisa Masa Jabatan 2019-2024”.

“Sudah sesuai prosedur dan mekanisme termasuk usulan dari Fraksi dengan mengutamakan musyawarah mufakat,”ujar Andi Alauddin.

Ia berharap setelah terbentuk Alat Kelengkapan Dewan masing masing segera menjalankan tugas dan fungsinya

Berikut daftar personel Alat Kelengkapan Dewan yang sudah di tetapkan dan dibacakan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Wajo Sainal Hayat.

Komisi I Bidang Pemerintahan

Ketua : H. Ambo Mapasessu (Fraksi Wajo Bersatu)

Wakil Ketua : Drs. H. Zainuddin AS. SE (Fraksi Golkar)

Sekretaris : Hairuddin. S.Sos., M.Si (Fraksi Demokrat)

Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan

Ketua : Ir. H. Sudirman Meru (Fraksi Pan)

Wakil Ketua : Drs. H. Andi Witman H, M.SI (Fraksi Golkar)

Sekretaris : H. Suryadi Bohari. SH (Fraksi Nasdem)

Komisi III Bidang Pembangunan

Ketua : Taqwa Gaffar (Fraksi Nasdem)

Wakil Ketua : Elfrianto. ST (Fraksi PAN)

Sekretaris : Arga Prastya Ashar, SE,. MM (Fraksi Wajo Bersatu)

Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua : A.D. Mayang (Fraksi Demokrat)

Wakil Ketua : H. Anwar. MD (Fraksi Nasdem)

Sekretaris : Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd (Fraksi Golkar)

Badan Pembentuk Peraturan Daerah

Ketua : Ir. Junaidi Muhammad (Fraksi PAN)

Wakil Ketua : Asri Jaya A. Latief (Fraksi Demokrat)

Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo.

Badan Kehormatan

Ketua : H. Muh. Yunus Panaungi. SH (Fraksi Golkar)

Wakil Ketua : Juniwan Akbar Jasman. S.Sos (Fraksi PAN)

Sekretaris : Secara Fungsional Dilaksankan Oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. (Adv Humas DPRD Wajo)


Jumat, 22 Juli 2022

Mutasi Kembali Bergulir Di Polres Wajo, Ini Nama Pejabat yang Berganti




RADAR SULSEL.CO.ID, WAJO - Empat belas hari setelah serah terima jabatan Kapolres Wajo di Mapolda Sulsel, Jumat (08/07/2022) lalu, kini dilakukan kembali mutasi di jajarannya polres Wajo.

Upacara serah Terima jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kapolres Wajo,  AKBP H. Fatchur R, SH, MH. Di lapangan Apel polres Wajo, Jum'at(22/07/2022) pukul 08.00 wita.

Kapolres Wajo AKBP H. Fatchur R, S.H., M.H. dalam hal ini kepada media, mengatakan bahwa benar hari telah dilakukan mutasi di jajaran lingkup polres Wajo.

''Iya betul ada mutasi di jajaran Polres Wajo,'' kata polres Wajo,  Fatchur sapaan akrabnya.

Adapun pejabat yang bergeser di Polres Wajo Polda Sulawesi Selatan yakni :
- Kasat Binmas dari Pejabat Lama AKP. Hasaniddin, SH ke Pejabat Baru AKP. Adinal Alam, SH.
- Kasat Res Narkoba dari Pejabat Lama AKP. Amin Juraid, SH ke Pejabat Baru AKP. Abd. Haris Nicolaus.
- Kasat Samapta Pejabat Lama AKP. Nasrul, S.Sos ke Pejabat Baru AKP. Maering Palimbong.
- Kasat Reskrim Pejabat Lama AKP. Asian Sihombing, S.IK ke Pejabat Baru AKP. Theodorus Echeal Setiyawan, S.IK.
- Kapolsek Gilireng pejabat lama IPTU H. Patidanus, SH ke pejabat baru IPTU. Amdia, SH.
- Kapolsek Majauleng pejabat lama IPTU. Amdia, SH ke pejabat baru AKP. Fahri.
- Kapolsek Sajoanging pejabat lama IPTU. Sudarman, SE, MH. ke pejabat baru IPTU. Baharuddin, S.Sos.
- Kapolsek Bola pejabat lama IPTU Baharuddin, S.Sos ke pejabat baru IPTU. Alfian Mahajir. (HUM).

Editor : ENAL RASUL.

Rabu, 20 Juli 2022

Bupati Wajo Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ke DPRD






SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO -  Bupati Wajo, Amran Mahmud, menghadiri Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo dalam rangka Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Wajo Tahun Anggaran (TA) 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo, Kamis (30/6/2022). Orang nomor satu di Kota Sutera itu menyampaikan komitmen untuk terus melakukan perbaikan perihal pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Dalam rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna, didampingi Wakil Ketua II, Andi Senurdin Husaini, serta dihadiri segenap anggota dewan, Amran Mahmud yang kompak hadir bersama wakilnya, Amran, terlebih dahulu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan jajaran dewan. Hal itu atas dukungan dan kerja sama dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama TA 2021 yang semata-mata demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Amran Mahmud kemudian mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan APBD Wajo TA 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 dan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo. Hasilnya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Alhamdulillah ini adalah WTP yang kesembilan kalinya untuk Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan di tahun akan datang dapat terus dipertahankan. Penghargaan tersebut atas kerja keras dan kerjasama semua OPD (organisasi perangkat daerah) dan pihak yang terkait dan saya mengharapkan semoga hal ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya," ujar Amran Mahmud dalam rapat yang turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau diwakili, Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Armayani, bersama jajaran kepala OPD serta undangan lainnya.

Atas penyerahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kali ini, Amran Mahmud memberikan instruksi khusus kepada jajaran OPD. Dia meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar tiap saat dapat memberikan penjelasan secara teknis, terbuka, dan transparan apabila masih terdapat masalah yang perlu diklarifikasi/dibahas oleh jajaran DPRD  demi kelancaran pelaksanaan pembahasan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, Amran Mahmud juga menyampaikan gambaran singkat tentang APBD 2021 yang telah diaudit BPK kepada DPRD Wajo. Untuk pendapatan TA 2021 telah terealisasi Rp1,46 triliun lebih atau 99,89 persen dari anggaran Rp,1,47 triliun lebih. "Sementara, belanja tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1,49 triliun lebih atau 94,06 persen dari anggaran sebesar Rp1,58 triliun lebih," beber kepala daerah bergelar doktor ini.

Mengakhiri sambutannya, Ketua DPD PAN Wajo inipun menegaskan komitmen selaku kepala pemerintahan dan seluruh jajaran bersama DPRD bertekad memberi yang terbaik bagi kepentingan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. 

"Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya disertai harapan kiranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dapat dibahas, disetujui, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)," ujar Amran Mahmud.

Amran Mahmud Lepas Kafilah Wajo Bertanding di MTQ Tingkat Provinsi





SUARA RAKYAT.NEWS, WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud, menargetkan kafilah atau kontingen Kabupaten Wajo masuk tiga besar pada helatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXII  tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Bone pada 22 Juni-1 Juli 2022 nanti. Kepada daerah juga dai ini berharap seluruh kafilah mempersiapkan diri dengan baik.

"Saya berharap agar para kafilah mempersiapkan diri, mental, serta terus melatih kompetensi sesuai cabang lomba yang diikuti," ucap Amran Mahmud saat melepas kafilah MTQ Wajo di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Ahad (19/6/2022).

Pelepasan kafilah dilaksanakan bersamaan atau menjadi rangkaian silaturahmi dan pelepasan calon jemaah haji (CJH) Wajo musim haji 1443 H/2022 M.

Amran Mahmud menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wajo sudah berikhtiar menghadapi MTQ tahun ini.  Mulai 2021 sudah melakukan pendampingan dan seleksi dengan ketat dengan pembimbing profesional. 

"Kita sudah melakukan usaha terbaik untuk menyongsong perhelatan ini. Tentu kita berharap agar para kafilah bisa mengharumkan nama Wajo di MTQ tingkat Provinsi Sulsel serta tingkat yang lebih tinggi," ucap Amran Mahmud.

Amran Mahmud juga meminta kepada pendamping dan pembinan agar terus memantau kafilah Wajo dan  berusaha memfasilitasi kebutuhan lomba. Selain itu, terus melatih kompetensi mereka, khususnya kesiapan mental dalam menghadapi lomba.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pendamping, dan semua yang terlibat dalam kesuksesan kegiatan ini, baik kegiatan pelepasan jamaah calon haji maupun kafilah MTQ. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tugas mulia yang balasannya adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa taala," ucap Amran Mahmud.

Kepala Kantor Kemenag Wajo, Muhammad Yunus, mengatakan bahwa training sudah dilakukan kepada para kafilah dalam menghadapi perhelatan MTQ tingkat provinsi tahun ini. 

"Alhamdulillah kita bersyukur atas sinergi dari panitia dan ofisial serta dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sehingga hari ini bisa dilepas untuk berlomba di MTQ tingkat Provinsi Sulsel," ucapnya.

Ketua panitia pelaksana kegiatan pelepasan kafilah MTQ dan JCH Wajo,  Armayani, menyampaikan tahun ini kafilah Wajo sebanyak 52 orang. 

"Untuk kafilah disediakan anggaran atau uang saku Rp2,5 juta per orang. Akomodasi ditanggung oleh panitia lokal, sementara konsumsi ditanggung oleh Pemkab Wajo," ungkapnya.

Pada pelepasan yang dihadiri Wakil Bupati Wajo, Amran, Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna, Ketua TP PKK Wajo, Sitti Maryam, bersama jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Wajo dan camat , kafilah bersama pembina dan pendamping, serta panitia dan undangan lainnya ini, Armayani mengungkapkan Pemkab Wajo juga menjanjikan bonus bagi para peraih juara I, peringkat II, dan peringkat III. 

Pada kesempatan ini pula, Ketua Bikers Subuhan Wajo menyerahkan secara simbolis 1.000 mushaf yang diterima langsung oleh Bupati Wajo. (*)

Tak Ada Lagi Desa Tertinggal di Wajo, Jumlah Desa Mandiri Meningkat



WAJO - Tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Wajo di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Amran Mahmud-Amran. Sangat kontras dengan saat awal keduanya memimpin Bumi Lamaddukelleng. Ini kembali jadi bukti tangan dingin duet kepala daerah dengan sebutan duo Amran itu.

Berdasarkan rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 dalam Berita Acara Penetapan Status Desa 2022 yang disahkan tim verifikasi pada Mei 2022 lalu, di Wajo sudah tidak ada desa tertinggal. Padahal, pada 2019 atau awal kepemimpinan Amran Mahmud-Amran, jumlah desa tertinggal 22 desa, yang kemudian turun signifikan pada 2020 menjadi 6 desa dan pada 2021 tersisa 3 desa.

Bukan hanya berhasil mengentaskan desa tertinggal di wilayahnya, Amran Mahmud-Amran juga berhasil membawa Wajo punya lebih banyak desa mandiri. Pada 2022 ini Wajo memiliki enam desa berstatus desa mandiri, status tertinggi dalam program Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. 

"Kita bersyukur tahun ini sudah memiliki enam desa yang berstatus desa mandiri. Sebelumnya, pada tahun 2021 baru dua desa, bahkan di tahun 2019 dan 2020 belum ada desa kita yang berstatus desa mandiri," ucap Andi Liliyannah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wajo, saat dikonfirmasi Rabu (15/6/2022).

Adapun desa yang berstatus desa mandiri pada 2022 ini, yaitu Desa Salobulo di Kecamatan Sajoanging serta Desa Nepo, Ujungbaru, Pakkanna, Inalipue, serta Assorajang di Kecamatan Tanasitolo.

Selain itu, desa yang berstatus desa berkembang dan desa maju dari 2019 masing-masing 109 dan 11, 2020 sejumlah 119 dan 17, 2021 sebanyak 110 dan 27, serta 2022 sebanyak 96 dan 40. Artinya, pada 2022 ini makin banyak desa berstatus desa maju, status ini satu tingkat di bawah status desa mandiri.

"Inilah sebenarnya yang kita harapkan, kita ingin agar semua desa menuju pada status desa mandiri. Ada kelebihan yang dimiliki pada status desa mandiri tersebut, yaitu pencairan dana desanya dua kali saja, di mana pada umumnya pencairan untuk desa di luar status tersebut itu adalah tiga kali. Jadi, pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat," kata Liliyannah.

Selain itu, status desa mandiri juga menjadi salah satu Indikator untuk mendapatkan alokasi kinerja dalam pembagian Dana Desa setiap tahunnya. "Kami atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkanb) Wajo menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepala OPD (organisasi perangkat daerah), khususnya Kepala Bappelitbangda, para camat, kepala desa serta seluruh stakeholder terkait atas kerja samanya sehingga kita bisa membawa desa kita pada peningkatan status ini. Apresiasi kami juga secara khusus kepada tenaga ahli pendamping kabupaten, pendamping desa kecamatan, dan pendamping lokal desa yang telah mendampingi selama ini," bebernya.

Sementara, Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten, Bakri, menyampaikan bahwa ada lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan tertinggi yaitu desa mandiri.

"Ada tiga indikator penilaian dalam IDM ini yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Setiap kasi pemerintahan desa menginput data atau menjawab 796 pertanyaan melalui aplikasi, didampingi oleh pendamping desa untuk mendapatkan nilai ambang status desa," ucapnya.

Bakri menjelaskan, untuk pemutakhiran data status perkembangan desa melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), kepala desa, serta tenaga pendamping profesional, baik dari tenaga ahli pendamping provinsi (TA provinsi), tenaga ahli pendamping kabupaten (TA kabupaten), pendamping desa kecamatan (PD), maupun pendamping lokal desa (PLD). (*)